Musrenbang Sindang Rasa Dihadiri Oleh Anggota Dewan Atty Somadikarya
BOGOR, INFO REALITA- Musyawarah Rencana pembangunan Musrenbang kelurahan Sindang Rasa. Kecamatan Bogor Timur Selasa (11/12/2012) yang dihadiri langsung oleh anggota Dewan dari dapil Bogor Timur-Tengah Atty Somadikarya yang responsif dan kritisi terhadap pembangunan di daerah kota Bogor Agar menghilangkan budaya korupsi dan malas.
Saat dijumpai media Inforealita Atty somadikarya mengatakan," tadi saya sudah bahas dalam acara Musrembang tingkat kelurahan, dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan ditingkat kelurahan ini, ia katakan mengenai pembangunan yang lebih prioritas itu secara otomatis yang lebih mengetahui pembangunan di wilayah adalah RT dan RW Yang penting harus dikawal dari APBD. Tanpa hutang dan kita akan kampanye bahwa pembangunan kota Bogor Tanpa hutang karena itu akan membebani APBD dikemudian hari karena itu jelas akan membebani jika harus ada Perda obligasi dana cadangan sementara kita harus mengukur keuangan dengan terukur dan terarah juga terencana supaya tidak menjadi Silfa dikemudian hari, ini uang rakyat dan harus dapat dimanfaatkan kembali untuk rakyat, ketika musrenbang ini tidak terukur tidak terarah dan hanya di ajukan Tanpa realisasi mereka akan mengalami titik jenuh apa itu musrenbang jika tidak ada nilai manfaat untuk mereka.
Tadi juga saya bahas dan menayakan bagaimana pembangunan ini jika tidak mengandalkan hutang mereka mengatakan setuju dengan tidak berhutang .
Sedangkan untuk pemberdayaan dan pembangunan yang sudah di tetapkan oleh Presiden apakah untuk pemberdayaan pembangunan itu Fifti-fifti memang pemberdayaan juga jelas ada Sapras yang digelontorkan dari APBN kurang lebih RP 370 juta setiap kelurahan itu bisa mengembangkan pembangun ekonomi dalam pemberdayaan boleh tidak ada masalah dari 70 persen pembangunan melalui Sapras dan 30 persen. Pemberdayaan bisa membangun ekonomi di bawah yang lebih baik dan orang bisa memiliki SDM yang mempuni dalam kemandirian ekonomi kalo dari musrenbang anggota DPR sebagai eksekutif ditingkat bawah seperti RT, RW kelurahan kecamatan, harus memiliki komunikasi dua arah dan informasi anggaran itu adanya di DPR, berapa anggaran yang harus digelontorkan untuk SKPD terkait yang bisa diserap oleh camat dan lurah
Saya berharap Bogor bisa lebih mandiri seperti kemarin setengah sembilan bahwa ada anti korupsi internasional secara otomatis kalo APBD yang ada di kita dimaksimalkan agar menggeser prilaku dan budaya licik dan malas dan jika rencana tidak dikerjakan berarti ada budaya malas dari itu mari kita hilangkan budaya malas. Pungkasnya. (Yn)
