Tugas Dan Fungsi Pendamping PKH Kecamatan Sukajaya Dipertanyakan.
BOGOR, INFO REALITA- Kemensos mewajibkan para pendamping dan koordinator PKH untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para KPM. Sosialisasi tersebut mencakup soal kebijakan perubahan waktu penyaluran bansos dan besaran nilai yang diterima per bulan, tata cara penarikan Bansos, tata cara mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM, dan termasuk mengedukasi KPM tentang tata cara pengaduan. Sosialisasi ini didukung oleh pemerintah daerah, Gugus Tugas Covid-19 di kota dan kabupaten, serta Bank penyalur Bansos.
"Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan Bansos juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH, atau diwakilkan kepada siapa pun. Sebaliknya, tidak boleh ada "imbal jasa" atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para KPM," tegas Menteri melalui Rilis Kemensos.
Namun Realita yang terjadi di Lapangan, tidak dapat dipungkiri dengan banyaknya permasalah dalam 2 program Bansos PKH perluasan dan Bantuan Panga Non Tunai (BPNT), saat ini dengan mencuatnya informasi dari beberapa KPM di desa Sipayung Kecamatan, Sukajaya yang mengeluh Kartu KKS yang tidak diberikan kepada para peserta, sehingga para KPM tidak dapat mencairkan Bansos, sendiri seakan saat tidak ada kejelasan dari pendamping dimana kartu itu berada, seolah saling tuding dan saling lempar tanggung jawab, diduga ada pungli yang di lakukan para oknum yang bermain di proyek Bansos secara konspirasi.
Saat media IR menjumpai Doni selaku Koordinator Kabupaten (Korban) Kecamatan. Doni sendiri membawahi 7 Kecamatan termasuk Kecamatan Sukajaya, di ruang kerjanya, Jum'at (28-01-2020). ia pun tidak memungkiri, adanya oknum yang melakukan Verifikasi Validasi (Verval) sendiri dan Memegang kartu KPM ia katakan "terkait jumlah KPM-PKH itu wilayah Kecamatan Sukajaya, jumlahnya Gemuk. Saat ini ada data baru perluasan tapi masih proses dan sekarang datanya satu Pintu di Data Terpadu Kesehatan Sosial (DTKS) dan itu diterbitkan oleh Pus Datin, melalui Direktorat Daya sos, Direktorat PFM, Direktorat Jaminan dan Perlindungan Sosial, kita dibawah Direktorat, jaminan perlindungan sosial, seperti kemarin terkait KPM-PKH datanya diturunkan melalui kita jadi aplikasi data yang mau di Validasi dan pencocokan data sudah ada, jadi Teman-teman pendamping PKH dan saya sifatnya sebagai pelaksana dan penerima data, jadi data itu sudah ada sudah dilakukan pencocokan data di tingkat Kecamatan dan desa. Dengan Langkah-langkah sesuai mekanisme, seperti Koordinasi dan itu tidak boleh di tinggal, nantinya bisa terjadi mis komunikasi, karena sekarang banyak loh yang melakukan Verval Sendiri" Ujar Doni.
Jadi saya memastikan tim saya itu Penguatan nya koordinasi dan jangan sampai mis komunikasi, karena bicara masyarakat dibawah semua dianggap melakukan pendaftaran, kan kita gak tau. Oknum-oknum yang bermain seperti apa, mungkin ada yang diminta uang atau apalah, dan itupun itu pernah terjadi" tuturnya
Kemudian terkait mengenai pendamping PKH tergantung Rasio melalui proses yang sifatnya terbuka pada saat nanti ada penambahan sumber daya pendamping dan ada penambahan jumlah KPM Sumberdaya baru, berarti harus ada support sumber daya. Saat itu Kementrian telah membuka rekruitmen untuk semua bidang yang penting memenuhi syarat kriteria, dan sekarang proses melalui online yang kita daftarkan, kita register kemudian ada Tahapan-tahapan berikutnya, seperti ada tahapan Administrasi dan tahapan seleksi itu tatap muka, kemudian ujian wawancara setelah itu menunggu lagi prosesnya panjang" kata Doni membeberkan penerimaan relawan.
Lebih lanjut Doni menambahkan Normatifnya, untuk satu pendamping Rasionya 250 sampai 300 KPM, jika rekan media di lapangan menemukan satu pendamping 500 hingga 700. Rasionya berarti kita kekurangan sumberdaya.
Sedangkan terkait KPM PKH yang kartunya tidak pernah diterima KPM KKS. Kita harus pahami dulu ini kan ada program PKH sama sembako dimana itu saling beririsan jika di lapangan menemukan 2 kartu. Dan ada yang satu kartu, karena peruntukannya berbeda satu PKH satu BPNT secara Desil dia masuk Kluster yang paling bawah, artinya bukan hanya di dorong oleh bantuan PKH, untuk Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan sosial.
mereka hanya penguatan secara Operasional. Untuk puskesmas vitamin, lebih kebutuhan seperti Pendidikan sekolah membutuhkan seragam dan yang lainya. sedangkan Kesejahteraan sosial (Kesos) untuk Lansia dan Disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, dan sembakonya untuk mendorong Gizinya, jadi semua saling berkaitan.
Mengenai kenapa banyak Kartu yang di pegang, pertama saya jawab itu pasti akan terjadi karena bicara di lapangan kita punya keterbatasan, tapi kita pastikan penguatan sisi sosialisasi dan dasar Surat sudah dilakukan, dan sebenarnya sudah dilakukan Tindakan secara persuasif. Saya bicara secara umum ya' terkait pendamping saya tidak bicara pendamping itu baik dan benar juga, tapi dari sisi penguatan karena di wilayah saya, saya pastikan kalo masih ada itu akan saya keluarkan, tapi jika yang Melakukannya bukan pendamping namun ada Oknum-oknum tertentu itu bisa jadi ketua kelompok, ada juga RT/RW tapi saya harus tetap saya dalami untuk Ketua kelompok, karena tidak mungkin terlepas dari sisi pendampingan, karena ini kan dampingan saya dan saya memberikan penguatan ini loh dasar Surat nya. Pastikan Ketua kelompok sudah di melakukan Pendampingan dan melakukan penguatan tapi balik lagi kalo masyarkat, kan tahu sendiri tapi saat ini sedang ada Burekol data dari BNI ke-Mandiri "Pungkasnya. (Yn)
