Kades Sipayung Kecamatan Sukajaya Tidak Tahu Berapa Jumlah KPM Bansos
BOGOR, INFO REALITA- Kepala desa merupakan leading sektor dalam di pemerintah desa di berbagai bidang, Infrastruktur, Ekonomi, Budaya, Kesehatan dan Sosial. Salah satu program yang saat ini di soroti berbagai pihak adalah program bantuan sosial penanganan Covid melalui 9 pintu bantuan yang merupakan program pemerintah pusat untuk membantu sejak .Covid -19 sejak Pebruari 2020. Kades dan Camat merupakan Tim koordinasi (Tikor) di wilayah.
Seperti halnya di Kabupaten Bogor Ada 9 pintu bantuan dari pusat, Provinsi dan daerah yaitu PKH, program sembako, Bantuan Langsung tunai (BLT), perluasan sembako, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, bantuan pra kerja, BLT (dana desa) dan Gasibu (Gerakan Nasi Bungkus) Jabar bergerak. Semua program tersebut masuk melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara pelaksanaan di desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor terkesan carut marut.
Seperti dalam pantauan tim Info realita di lapangan, terkait adanya keluhan warga, banyak yang tidak dapat mencairkan kartu padahal ia terdaftar sebagai penerima program bantuan sembako, belum lagi kartu PKH-KKS BPNT yang tidak diberikan kepada para KPM, namun di duga adanya penggelapan data dari para KPM dan PKH oleh para oknum-oknum seperti ketua kelompok, RT-RW hingga agen e-Warong, disini jelas peran pemerintahan desa sebagai Tim Koordinasi lemah dalam pengawasan
Saat media Info realita menjumpai Kades Sipayung, Iyus pada Senin 1 Pebruari 2021di Kantor desa, didampingi Asep, selalu Kaur Kesra, sekaligus Agen baru. Asep Mengatakan," jumlah KPM BPNT di Desa kami sebanyak 1004 yang di berikan oleh TKSK Andi terhadap Saya (Asep) sebagai Agen yang menerima data tersebut sekitar satu tahun lalu, kemudian data itu berubah lagi jumlah datanya menjadi 870" ujar Asep mewakili Kades.
Asep menambahkan "Data penerima terus berkurang hingga jumlahnya 822, Kemudian ada pengurangan datanya dari data hasil yang sesuai Verifikasi dan validasi jumlahnya data BPNT 676.
Dalam kesempatan yang sama Kades menjelaskan," Pada saat itu kami memulai kinerja bulan Januari kemudian di bulan ke-dua turun bantuan BPNT sementara kami kurang memahami bidang tersebut maklum semua staf baru semua, Juga BPD berikut Camat. hingga kami mengira program tersebut sudah berjalan dan mungkin semua data bantuan sosial ada pihak yang bersangkutan yaitu pemerintahan desa yang sebelumnya.Terkait bantuan BPNT tersebut namun sangat disesalkan pihak yang bersangkutan tidak ada konfirmasi terhadap pemerintahan yang baru, kemudian salah satu staf desa meminta informasi kepada TKSK Andi" Ujar Kades.
Andi memberi data yang 1004 peserta, dengan pagu data dari Andi mereka mulai dan Agen mulai menerima kartu KKS dari masing-masing peserta, disitulah kami kebingungan jumlah terkait data KKS dari masing-masing peserta tidak sesuai dengan data dari Andi dan kemudian kami mengadakan Forum rapat staf Kepemerintahan desa. Untuk mengetahui jumlah KKS yang menurut kami ini data belum sesuai dengan data yang ada dari Andi kemudian dalam Forum rapat tersebut saudara Candra selaku pendamping PKH menyerahkan KKS 34 dan saya pun bingung kok KKS ini ada pada Candra bukan di peserta dan kemudian, Saudara Wahyu bilang katanya masih ada di seseorang yang merupakan agen lama, lalu kemudian datang seseorang penyerahan 22 kartu KKS yang di titipan dari salah seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Kades Iyus menambahkan. (Yn)
