Dinas Pendidikan Mengucapkan Hut RI Ke- 76

Dinas Pendidikan Mengucapkan Hut RI Ke- 76
Gambar

Breaking News

Terkait Temuan BPK Atas Dana Vertikal Kabupaten Bogor di Soroti Ketua Ormas Benteng Pajajaran Dul Samson Sambernyawa

Ilustrasi

BOGOR, INFO REALITA -Berdasarkan Rilis Rismi dari Ketua Ormas Benteng Pajajaran. Dul Samson Sambernyawa diterima Redaksi media IR, Sabtu (13/11/2021). Prihal temuan BPK. 

" Menindaklanjuti temuan BPK RI pada LHP BPK RI Jawa barat no 23A/LHP/VII.BDG/05/21 menemukan aliran dana hibah "JUMBO" TA 2020 yang mana belum ada LPJ nya, dana hibah tersebut di berikan kepada instansi vertikal seperti, Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, Depag, Kesbangpol, Dispora, UMKM, 

Bukankah instansi vertikal sudah menerima dana APBN ? 

Di duga kuat dana hibah tersebut menjadi pintu masuk untuk "Barganing antara pihak penegak hukum/ APH dengan pemerintah daerah. 

Menyikapi temuan BPK RI tersebut Doel Samson Sambarmyawa SH.MH Ketua Umum Ormas Benteng Pajajaran Jawa barat meminta KPK turun gunung memanggil, memeriksa pihak pihak terkait di mulai dari :

- BANGGAR DEWAN/ Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor

- Ketua DPRD Kabupaten Bogor

- Ketua TAPD Sekda Kabupaten Bogor

- Kepala  BPKAD Kabupaten Bogor

- Inspektorat Kabupaten Bogor

- Penerima hibah 

Sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 2 tahun 2012

Sesuai amanat UU no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 

Sesuai amanat UU no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah

Sesuai amanat peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 133 ayat 2 

Sesuai amanat peraturan Bupati Bogor no 16 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sesuai amanat UU no 31 tahun 1999 tentang penyalahgunaan wewenang jabatan, kejahatan dalam jabatan, serta gratifikasi

Sesuai amanat UU no 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat sebagai sosial kontrol cek and balance

Sesuai amanat UU no 28 tahun 1999 masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah yang bersih dari unsur KKN korupsi kolusi dan nepotisme

Sesuai amanat UU KIP no 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik

Saya mengajak rekan rekan media cetak dan elektronik untuk terus mengawal temuan BPK RI, mari kita jadikan hukum sebagai PanglimaTerima kasih Salam perjuangan . 

Komando

Bogor 12 November 2021," Doel Samson Sambarnyawa SH.MH Ketua Umum Ormas Benteng Pajajaran Jawa Barat