E-Warong Nakal Desa Karang Tengah Salurkan Telur Busuk Dalam Paket BPNT

 


BOGOR, INFO REALITA- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akhir tahun 2021 kembali jadi sorotan publik " hal ini akibat adanya pengakuan dari beberapa KPM yang merasa dirugikan oleh e-warung penyalur sembako dalam program BPNT, di desa Karang Tengah Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor - Jawa Barat. 

Pasalnya bantuan BPNT tahun 2021 yang mengalami keterlambatan penyaluran namun melalui kebijakan pemerintah akhirnya kembali disalurkan pada  (16/01/2022)  

Alhasil saat penyaluran BPNT kali ini, menuai permasalahan yang terjadi akibat adanya keluhan dari beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa di rugikan oleh salah satu agen E-Warong sembako yang bekerja sama dengan Bank Himbara " Telah menjual Telur dalam paket sembako BPNT dengan kwalitas buruk, kepada beberapa KPM yang mengaku merasa dirugikan. 

Salah satunya KPM yang tidak bersedia namanya di publish. Kepada media mengatakan, " Penyaluran kali ini tidak semua rata melainkan variatif ada yang dapat 1 paket, bahkan ada yang lebih, namun disini kami merasa di rugikan oleh E-Warong yang menjual komponen dalam paket sembako berupa telur dengan kwalitas buruk tidak layak untuk dikonsumsi. 

Mustahil tidak di sortir terlebih dulu terkait kwalitas barangnya sampai ada telur busuk tercampur dengan yang bagus gak kelihatan. Jangan cuman nyari untung gede sebagai penyalur sementara KPM khususnya saya pribadi merasa dirugikan akan hal ini. Pungkasnya. 

Sementara dari hasil laporan informasi tim media di lapangan diduga penyaluran ini terkesan dipaksakan oleh agen penyalur  walaupun kwalitas telur busuk, ini bisnis buruk yang terjadi dalam program BPNT di akhir tahun 2021. Dimana telah merugikan beberapa KPM . 

Kembali media mengkonfirmasi pihak TKSK, (16/01/2022) lagi- lagi TKSK tidak merespon awak media tersebut, " padahal jelas fungsi TKSK dalam progam BPNT yakni melengkapi data KPM BPNT, membuat jadwal distribusi KKS, menyusun laporan penyaluran BPNT, melakukan sosialisasi kepada KPM. Serta melakukan pemantauan pelaksanaan jalannya progran BPNT tersebut, namun TKSK seolah bungkam. (Laporan tim)