Presiden Jokowi Prioritaskan Produk Dalam Negeri. Hingga semprot Tiga Mentri
JAKARTA INFO REALITA- Masyarakat di tanah air mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memprioritaskan produk dalam negeri. Utamanya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Dukungan terhadap langkah Presiden Jokowi itu datang dari penggiat, yang sekaligus masyarakat pecinta produk dalam negeri yakni Hilman Suryawijaya, SE. MM. Pria ini dinilai aktif mengakomodir aspirasi para pengrajin produk lokal. Karena Hilman merupakan pembina produk dalam negeri, selain juga membina anak-anak panti asuhan yang dipekerjakan melalui potensi dan kreatifitasnya yang bekerja sama dengan masyarakat dan para pengusaha produk dalam negeri. Selama sepuluh tahun yang lalu Hilman sudah gencar menggaungkan pecinta produk dalam negeri
Hilman mengaku kecewa terhadap pihak kementerian RI yang membidangi produk dalam negeri lebih cenderung mengutamakan Barang-barang impor. Sementara Banyak potensi anak bangsa yang mampu menciptakan Barang-barang produk dalam negeri, tapi sayangnya kreatifitas ini tidak manfaatkan secara positif oleh Pemerintah.
Aspirasi masyarakat pecinta produk dalam negeri di apresiasi Jokowi. Tak heran jika Presiden meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dalam negeri.
“Saya minta Kepala LKPP memprioritaskan produk komponen lokal, sangat tinggi agar didahulukan. Persulit barang impar impor, senangnya impor-impor kita,” ujar Jokowi baru-baru ini.
Sistem pengadaan barang dan jasa harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk itu, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dapat memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat belum lama ini.
"Prioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM pada belanja kementerian, belanja lembaga, belanja di pemerintah daerah. Tingkatkan sebesar-besarnya angka TKDN,” kata Presiden.
Peningkatan TKDN, ujarnya, harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Pembelian produk dalam negeri dan peningkatan TKDN, lanjutnya, akan menciptakan multiplayer effect yang besar terhadap pergerakan ekonomi di daerah maupun nasional. “Jutaan tenaga kerja dan keluarganya juga menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan industri dalam negeri dan sektor UMKM kita,” tutur Presiden. (Yuni).
