Waketum MUI Angkat Bicara Soal Penyesuaian Harga BBM Utamakan Kemaslahatan Rakyat Yang Paling Membutuhkan. .
JAKARTA, INFO REALITA -Pemerintah menyebut jika anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembengkakan tersebut terjadi apabila harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar tak mengalami kenaikan, ungkapnya.
“Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan harga BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan,” kata Sri Mulyani kepada awak media Selasa (23/8/2022).
Adanya pandangan sebagian masyarakat menilai kenaikan harga BBM mencekik masyarakat, dan dikatakan apabila harga BBM naik sebanyak 1 juta warga miskin bertambah dalam setiap adanya kenaikan harga BBM.
KH. Marsudi Syuhud Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyikapi soal penyesuaian BBM Subsidi menurut perspektif Islam. Bahwa sesungguhnya membangun sebuah negara itu merupakan suatu keharusan suatu kewajiban, membangun infrastruktur alam di Indonesia. Membangun kemaslahatan bangsanya, yakinkanlah ketika anda seorang pemimpin atau Presiden akan membuat sebuah kebijakan, itu adalah pilihan yang terbaik, keinginan dan kebutuhan pemimpin ketika tidak terbatas. Ketika subsidi dinikmati oleh sekelompok orang yang punya mobil, sementara di sisi lain ada masyarakat ketika kena krisis Covid-19 dan terimbas krisis perang. Sehingga kondisi ini akan menambah orang yang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Kebijakan penyesuaian ini agar APBN dapat di posting yang lebih Aslah (membutuhkan), untuk yang lebih rentan. Ketika tidak dinaikan, minyak itu dikonsumsi oleh kelas menengah keatas, sedangkan yang berbahaya adalah masyarakat kelas bawah (yang memang lebih membutuhkan), “tandas Marsudi.
“Jadi, Presiden itu harus membuat kebijakan untuk menolong orang yang lebih banyak membutuhkan kebutuhan pokoknya untuk hidup. Ketika masyarakat sudah punya mobil referensinya, mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan makan. Maka, sudah seharusnya pemimpin mengambil kebijakan yang lebih maslahah,” ungkap KH Marsudi Syuhud di dalam acara Menakar Efek Domino Penyesuaian Harga BBM di CNBC TV dalam acara Profit, Jumat (02/09/2022).
Masih menurut Marsudi, keuangan APBN negara saat ini dibebani dengan adanya angka subsidi BBM yang juga cukup besar, diantaranya untuk subsidi energi, karena memang menyikapi dari gejolak ekonomi global. Adakah sebetulnya hal ini sudah tepat ketika pemerintah mementingkan dengan menahan harga BBM, sementara disisi lain sebetulnya APBN kita juga tergerus.
“Dengan adanya konflik dan adanya krisis Covid-19, faktanya bahwa BBM Global price BBM naik. Nah, sekarang subsidi itu pantasnya di mana, ketika kita sudah memilih mana yang lebih aflah. Sehingga yang lebih maslahah yang lebih baik untuk orang banyak. Itulah pilihan kebijakan karena pada intinya Manatul ikhtisar Islami bahwa sesungguhnya inti ekonomi dalam ekonomi Pancasila yang berketuhanan itu adalah kemaslahatan. Mengambil kebijakan yang terbaik,” tegas KH Marsudi Syuhud tokoh NU yang aktif merespon berbagai persoalan bangsa baik isu nasional maupun internasional itu.
Sedangkan terkait rencana pemerintah sudah memutuskan untuk membagikan Bansos senilai 24.17 triliun, apakah angka ini juga menjadi ideal untuk menolong masyarakat terutama yang paling terdampak.
Marsudi Syuhud yang saat ini menjadi anggota Global Peace Foundation menambahkan, sehubungan rencana kenaikan harga BBM dan menyiapkan dana Bansos tambahan dampak kenaikan BBM senilai 24,17 triliun. Nah, kalau Apple to Apple dipindahkan kepada yang lebih bermanfaat, yang terpenting pemerintah harus melihat kebutuhan, keinginan dengan sumber daya yang terbatas. Untuk menolong rakyat yang dibawa garis kemiskinan.
“Faktanya pemerintah punya pikiran tidak hanya satu kebutuhan pasti ada kebutuhan lainya, misalnya Pemilu. Nah itulah DPR, MPR, pemerintah dan rakyat Indonesia untuk turut urun rembuk mana yang lebih maslahat,” tegas Marsudi.
Masih menurut KH Marsudi, jika Pemilu ditiadakan karena tidak ada anggarannya, artinya tidak ada pemerintahan, hal ini tentunya juga tidak mungkin. Pemerintah harus memilih kebijakan yang terbaik itulah konsep yaitu fiqih tentang aulawi mana yang akan paling diutamakan.
Menyesuaikan harga BBM itu, yang penting utamakan kemaslahatan rakyat. Penyesuaian harga BBM harus dilihat dari aspek kemaslahatan, bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat luas, terutama golongan masyarakat yang paling membutuhkan, “ujar Marsudi Syuhud.
Sedangkan terkait subsidi yang tidak tepat sasaran, Marsudi berharap agar pemerintah menyiapkan Infrastruktur mitigasi resiko-resiko agar kebocoran subsidi. Sehingga kebocoran subsidi dapat dihindari dan tidak dikorupsi oleh pejabat pelaksana. Jadi subsidi benar-benar tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat sesuai target, harapnya.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan, penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.
Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Sehingga BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari.
“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak”, imbuh Marsudi.
Sementara itu, pengamat isu-isu strategis Imron Cotan menggaris-bawahi fakta bahwa pemerintah telah menggelontorkan ratusan triliun rupiah, untuk penanganan Pandemi Covid-19 agar dapat mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang di. Akibatkan
Sementara hasilnya sudah mulai dirasakan masyarakat, ternyata terjadi perang Rusia-Ukraina, yang telah memicu munculnya krisis energi dan pangan global, yang juga menjalar ke Indonesia.
Diharapkan dengan penerapan bantalan sosial, yang ditujukan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat bawah dan kaum pekerja, berupa bantuan langsung, subsidi upah, dan subsidi transportasi, rakyat dan pemerintah mampu tampil sebagai pemenang di dalam menghadapi serangkaian krisis saat ini.
Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyampaikan, penyesuaian harga BBM yang bakal ditempuh pemerintah memang tidak dapat dihindari.
Hal ini untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus Pemerintah AS, yang berkali-kali “lock down” akibat likuiditas keuangan yang terganggu.
Azyumardi menuturkan, keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM boleh saja diterapkan, namun jika bisa dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak terkejut dan panik.
Sedangkan, pengamat ekonomi senior UGM Sri Adiningsih menuturkan bahwa APBN memang perlu dijaga supaya tidak mengalami defisit. Pasalnya, APBN berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk memitigasi dampak Pandemi covid dan untuk memulihkan perekonomian nasional. Red
Oleh sebab itu, Sri Adiningsih beranggapan, keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu saja didasarkan banyak pertimbangan.
“Untuk memacu kesejahteraan masyarakat (publik pending), dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya,” terangnya.(Red)
