Dinas Pendidikan Mengucapkan Hut RI Ke- 76

Dinas Pendidikan Mengucapkan Hut RI Ke- 76
Gambar

Breaking News

Usut dan Penjarakan Pokja Khusus yang Menangani Proyek-proyek di Kabupaten Bogor.

BOGOR, INFO REALITA - Agar tercipta Iklim hukum yang adil guna memberantas KKN di Kabupaten Bogor, maka usut dan Penjarakan Pokja Khusus yang menangani Proyek Proyek di Kabupaten Bogor. demikian teriakan para Demonstran Gempar (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda ) Bogor Jum,at (17/2-2023). 

Selain itu Mereka juga mendesak agar Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (KUKPBJ)segera dicopot karena tidak mampu jalankan tugas.

Mahasiswa dan Pemuda Bogor itu minta agar Pokja Khusus yang tangani Proyek Proyek juga dicopot karena diduga tidak mematuhi Etika Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu tidak bekerja secara professional dalam evaluasi tender dan menetapkan pemenang tender serta menghindari pemborosan dan kebocoran uang negara. 

Gempar menemukan ada 4 Paket Pekerjaan Gedung dan bangunan serta Pekerjaan jalan,Irigasi dan jaringan tidak sesuai (alias amburadul....red)

Yakni 1.Pembangunqn Gedung RS.Kab Bogor di Kelurahan Cogreg Kec Parung (RSUD Parung) nilai kontrak Rp 93.445.975.291.00 dilaksanakan PT.JSE cabang  Medan.

2.Pembangunan Gedung Hemodialisa dan Rehab Medik RSUD Cibinong senilai Rp 36.310.000.000 yang dilaksanakan PT.KSO.Gs 3.Pembangunab Gedung MDGS lanjutan RSU Ciawi nilai kontrak Rp 35.444.289.400 dilaksanakan PT.KMP. 4.Pembangunan gedung IGD tahap 2 RSUD Cibinong senilai Rp 13.772.000.000 dengan pelaksana PT.M 

Sementara itu Ketua Umum Sekber Wartawan Media Online telah membentuk Tim Monitoring dan Dari hasil temuan BPK Jawa Barat dan LHP Pemkab Bogor tahun 2021,

Pihak Gempar juga mengungkapkan adanya kurang beres dalam pembangunan Peningkatan jalan Kandang Roda-Pakansari senilai kontrak Rp 94.550.017.000 yang dilaksanakan PT LU dan Peningkatan Jalan Tegar Beriman (Cibinong-Bojonggede) nilai kontrak Rp 49.819.842.000.

Evaluasi Proyek Proyek Pembangunan di Kabupaten Bogor sebagaimana amanat Undang Undang No 23 tahun 2014 Pasal 354 ayat 3 huruf b yang mengatur Partisipasi masyarakat yakni Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengevakuasian Pembangunan,dimana masyarakat berperan dalam Proses Perencanaan hingga Pengevaluasian Pembangunan. Berbagai temuan Tim Sekber WMO diantaranya Pembangunan Jalan Mangkrak di Babakan Madang ulah pengusaha oknum DPRD.

Berbagai temuan lain pelaksanaan Proyek dilingkungan Dinas PU Kabupaten Bogor akan diungkap oleh Tim Monitoring Sekber WMO. Ketua Umum Sekber WMO mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian atas penyelenggaraan berbagai proyek yang tidak beres dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bogor tersebut.Kami ingin melihat KPK bertindak tegas tidak loyo ujar Ketua Umum Sekber WMO Bustanul Daham. (Red)